Konsolidasi Demokrasi, Perkuat Netralitas Lurah dan Perangkat kelurahan, Kepala Desa dan Perangkat Desa Menuju Pemilu 2029

[Parigi Moutong], — Upaya memperkuat kualitas demokrasi di tingkat desa terus dilakukan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi yang mengangkat tema “Penguatan Netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.” Kegiatan ini menjadi ruang sosialisasi dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya menjaga netralitas, profesionalitas, serta integritas dalam kehidupan demokrasi.

Kegiatan Konsolidasi Demokrasi tentang Penguatan Netralitas Lurah dan Perangkat Kelurahan dilaksanakan di kantor Kelurahan Masigi, kecamatan Parigi. Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi, sosialisasi, dan penguatan pemahaman bagi lurah serta perangkat kelurahan mengenai pentingnya menjaga netralitas, profesionalitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara objektif tanpa keberpihakan politik.

Herman Saputra, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, menekankan dalam kegiatan tersebut bahwa lurah dan perangkat kelurahan, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan pilihan politik, latar belakang, maupun dukungan terhadap peserta pemilu. Sikap netral diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, aman, dan tanpa tekanan.

“Netralitas aparatur desa juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan kelurahan/desa. Lurah dan Perangkat Kelurahan, Kepala desa dan perangkatnya diharapkan tidak menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas pemerintah desa, maupun pengaruhnya di tengah masyarakat untuk menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu”. Tegas herman.

Koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Parimo, fatmawati, melalui konsolidasi demokrasi ini, peserta diharapkan dapat memahami batasan antara hak politik pribadi dan tanggung jawab jabatan sebagai aparatur pemerintahan kelurahan dan desa. Setiap aparatur tetap perlu menjalankan tugas pelayanan publik secara adil, tidak melakukan intimidasi, tidak mengarahkan pilihan politik masyarakat, serta tidak memanfaatkan program dan fasilitas desa untuk kepentingan politik tertentu.

Selain itu, peran pengawasan partisipatif dari masyarakat juga sangat penting. Masyarakat didorong untuk ikut menjaga proses demokrasi dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme dan saluran resmi yang tersedia, berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tegas Fatmawati.

Diakhir diskusi, Lurah Masigi, Rifka Armin Tagunu beserta perangkat kelurahan yang hadir dalam pertemuan itu, akan ikut menyampaikan hal tersebut kepada masyarakatnya dan di lingkungan keluarga masing-masing sebagai tindak lanjut dari penyampaian Bawaslu Parimo di atas.