Bawaslu Parimo Ingatkan Perindo soal Politik Uang dan Kampanye Hitam, Pendidikan Politik Jadi Sorotan

Parigi Moutong — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten  Parigi  Moutong (Parimo), Herman Saputra dan Fatmawati, didampingi staf melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi di sekretariat DPC Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Kamis (29/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi antara Bawaslu dan partai politik, sekaligus memperoleh informasi terkini mengenai perubahan struktur kepengurusan partai sebagai bagian dari persiapan pengawasan tahapan pemilu mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Herman meminta agar setiap perubahan struktur kepengurusan partai politik dapat diinformasikan secara resmi. Apabila terdapat pengurus baru, partai diimbau untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan guna memudahkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, dalam proses rekrutmen anggota Partai Perindo, penting memastikan adanya persetujuan tertulis dari setiap calon anggota. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah pencatutan nama serta memastikan bahwa keanggotaan partai politik didasarkan pada persetujuan dan kesadaran masing-masing individu. Ujar Herman, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Parimo.

Dalam kesempatan tersebut, Fatmawati, juga mengingatkan sejumlah potensi kerawanan yang kerap terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Beberapa di antaranya adalah praktik politik uang, kampanye hitam (black campaign), serta keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan aparat desa dalam aktivitas politik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu menegaskan bahwa upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran pemilu membutuhkan dukungan dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk partai politik. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang berintegritas. Tegas Fatma.
Lebih lanjut, Bawaslu menyatakan kesiapannya untuk dilibatkan oleh partai politik dalam berbagai agenda kelembagaan, khususnya kegiatan pendidikan politik. Keterlibatan ini diharapkan dapat menjangkau tidak hanya kader partai, tetapi juga masyarakat luas sebagai konstituen, guna meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab.

Menindaklanjuti penyampaian Bawaslu Parimo tersebut, Arnol Aholay, selaku Ketua DPC Partai Perindo menyatakan kesiapannya untuk melibatkan Bawaslu dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi anggota partai. Sinergi ini diharapkan menjadi langkah bersama dalam meningkatkan pemahaman kader mengenai demokrasi dan kepemiluan, membangun kesadaran akan pentingnya politik yang berintegritas, serta mendorong partisipasi politik yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik tersebut, Bawaslu dan Partai Perindo diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya, serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu.