Netralitas Kades dan Praktik Politik Uang Jadi Perhatian Serius Bawaslu Parigi Moutong

PARIGI MOUTONG – Demokrasi yang sehat membutuhkan pemilu yang berintegritas, namun tantangan seperti netralitas kepala desa (Kades), perangkat desa dan politik uang masih menjadi sorotan dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Olehnya, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperkuat konsolidasi demokrasi ke berbagai pihak, partai politik, pemerintah termasuk Kades-Kades.

Saat ini Bawaslu Parimo melakukan konsolidasi demokrasi di kantor desa Parigimpu’u, Kecamatan Parigi Barat membahas berbagai tantangan, terutama terkait netralitas kepala desa (kades), perangkat desa dan praktik politik uang jelang penyelenggaraan pemilu maupun pilkada mendatang, Senin 15 Juni 2026.

Herman, menyampaikan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, sering sekali  pemerintah desa menjadi sasaran peserta pemilu untuk dilibatkan dalam kegiatan politik praktis karena dianggap memiliki masa yang banyak dan dapat memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.

“untuk itu kami harap para Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa seharusnya bersikap netral dan tidak memihak kepada peserta pemilu tertentu”. Tegas Herman, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Parimo.

Lanjut Herman, “Selain itu, praktik politik uang juga perlu menjadi perhatian serius. Politik uang dinilai merusak prinsip demokrasi karena dapat memengaruhi pilihan pemilih melalui pemberian uang atau barang, bukan berdasarkan visi, misi, dan program calon”.

Menjawab itu, Kades Parigimpu’u, Mahfud, menyebutkan bahwa disetiap tahapan pemilu maupun pilkada, dia juga selalu mengingatkan aparatnya untuk menjaga netralitas sebagai aparatur desa. Soal politik uang ini memang merupakan tantangan bersama kedepannya, perlu kerja sama Berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan terus meningkatkan pengawasan dan kesadaran serta edukasi politik guna menjaga integritas demokrasi.