Bawaslu Parigi Moutong Lakukan Koordinasi dan Konsolidasi Demokrasi dengan Partai Politik

Parigi Moutong – Dalam rangka menjaga kualitas demokrasi pada penyelenggaraan Pemilu mendatang, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Muhammad Rizal dan Herman Saputra, melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa, 14 April 2026, di Sekretariat DPC PKB. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Ketua DPC PKB beserta jajaran pengurus partai.

Muhammad Rizal menyampaikan bahwa koordinasi dan konsolidasi demokrasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa partai politik memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta memastikan kader dan simpatisannya turut menjaga integritas proses Pemilu.

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menegaskan bahwa kegiatan konsolidasi pada masa non-tahapan ini akan terus dilakukan secara intensif, tidak hanya kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi juga kepada seluruh pihak yang dilarang terlibat dalam politik praktis, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas ke depan.

Sementara itu, Herman Saputra menambahkan bahwa koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilu mendatang.

“Berkaca pada pengalaman, potensi kerawanan Pemilu yang perlu menjadi perhatian bersama di antaranya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye maupun keanggotaan partai politik, praktik politik uang, pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan, serta penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye,” ujarnya.

Sementara itu, Sukirman selaku Ketua DPC PKB menyambut baik kegiatan ini dan berharap terjalin komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan partai politik, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir.